Memacu Pembangunan di tanah Papua

Sekda Jayawijaya Minta Gedung Otonom 7 Lantai Ditempati

 

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, Senin (18/1/2016) menginstruksikan tiga belas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mulai menggunakan gedung Wenehule Hubi atau gedung otonom 7 lantai yang diresmiikan Presiden RI, Joko Widodo belum lama ini.

“Mulai di awal tahun ini, yang berkaitan dengan gedung baru 7 lantai pemerintah sudah instruksikan 13 SKPD harus masuk,” kata Walilo Senin setelah upacara tujuh belasan dalam rangka Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai Negeri.

“Sebenarnya hari Jumat dan Sabtu sudah isi, tetapi hari ini saya perintahkan, dalam minggu ini seluruhnya harus isi,” tegas Walilo.

Sekda berharap, minggu depan sudah mulai aktivitas di kantor yang baru. Tujuannya, kata dia, agar ada koordinasi kerja yang baik.

Sekda Walilo menambahkan, gedung baru ini digunakan bagi SKPD yang selama ini tidak punya kantor. Antara lain dua dinas dan badan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Lamber Hesegem mengatakan, satu atau dua hari kedepan akan lengkapi dengan barang-barang atau aset-aset yang ditinggalkan di kantor sebelumnya, karena di sana akan ditempati SKPD lain.

“Dalam minggu ini kita harus berkantor di sini, karena itu memang aturan yang sudah tegaskan oleh Bapak Sekda,” ujarnya.

“Kami juga sangat senang dengan gedung baru ini, teman-teman saja tidak ada yang muka murung to,” kata Hesegem.

Ia membenarkan, selain pihaknya, di gedung 7 lantai yang dibangun dengan dana APBD itu akan diisi juga oleh SKPD dan badan lainnya.

 

Hak-Hak Tidak Dibayarkan, Mama-Mama Cleaning Service Datangi DPRD Jayawijaya

 

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Mama-mama pekerja kebersihan atau cleaning service di sekitar kota Wamena, Selasa (19/1/2016) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya guna menanyakan hak-hak mereka di tahun 2016, yang berdasarkan informasi tidak disediakan dana bagi mereka.

“Kami datang ke sini mau tanya ke DPRD karena ibu distrik kota bilang kalian tidak usah kerja lagi karena dana kalian untuk tahun 2016 sudah tidak ada lagi.”

“Jadi, kami datang mau tanya itu,” kata Lince Hisage, salah satu mama mewakili rekan-rekan cleaning service kepada suarapapua.com di Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (19/1/2016).

Mama Hisage juga mengatakan, selain cek dana untuk tahun 2016, pihaknya juga mengecek terkait daftar nama yang berdasarkan informasi telah ditiadakan di DPRD Jayawijaya.

“Kita harapkan supaya kita punya nama-nama itu harus ada dan hak-hak kami juga harus ada, nanti kita akan kembali lanjut kerja lagi,” tutur Mama Hisage.

Sementara, untuk mengetahui persoalan tersebut, Anggota Komisi B DPRD Jayawijaya langsung ke kantor Distrik Wamena Kota, namun pihaknya tidak menemui Kepala Distrik karena tidak berada di tempat.

Usai pengecekan itu, Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Christian Kendek Padang mengungkapkan, pihaknya tidak menemui Kepala Distrik, tetapi akan tetap melakukan pertemuan terkait kedatangan mama-mama cleaning service di kantor DPRD Jayawjaya.

“Karena setahu kami, kami sudah anggarkan dana untuk mama-mama ini, jadi kami akan cross check lagi ke ibu kepala distrik untuk kejelasannya,” kata Christian.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat akan diusahakan penyelesaian persoalan ini, karena jika tidak mama-mama ini akan kehilangan pekerjaan dan sampah di kota Wamena akan menumpuk dan dampaknya merusak keindahan kota.

“Kami akan cari jalan dalam waktu dekat, untuk menemukan titik temunya dimana, sehingga kepada mama-mama untuk bersabar dan tetap bekerja di kota Wamena ini, supaya kota tetap terlihat bersih,” pungkasnya.

Editor: Oktovianus Pogau

ELISA SEKENYAP
Sebarkan Berita ini ke teman-teman Anda!!

 

Masyarakat Adat Papua

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Kelompok Usaha Tani (KUT) Wania, Distrik Hubikiak, Jayawijaya, Papua, memamerkan hasil usahanya di Wamena, Jumat (15/1/2016).

Jenis usaha yang dikembangkan KUT Wania yakni ternak babi, ayam, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan jual beli daging potong (babi).

“Hari ini kami tampilkan hasil perdana. Hasil usaha kelompok kami berupa ternak babi, ayam, jual beli daging Wam (babi), dan usaha BBM,” kata ketua KUT Wania, Ketias Wenda pada pembukaan acara pameran, siang tadi di Wamena.

Wenda menjelaskan, KUT Wania dimulai sejak tahun 2010 di Kampung Hetuma (Pasar Baru), Distrik Hubikiak.

“Dari kelompok Wania, usaha ternak babi berjumlah 120 ekor,” imbuhnya.

“Anggota kelompok kami ada 20 orang. Kami selama ini tanpa dorongan dari siapapun, hanya kelompok tani ini sendiri, jadi bersifat swadaya kelompok,” kata Wenda.

Kelompok usaha tani yang dipimpin Ketias Wenda memiliki 10 sub kelompok.

“Karyawan khusus ada 5 orang dan mereka dikasih gaji perbulan satu juta rupiah,” katanya.

Tahun lalu kelompok usaha ini menyampaikan proposal ke pemerintah daerah. “Kami pernah masukan surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2015. Tetapi, dijanji tahun 2016 dan saat ini kami menunggu jawabannya,” tutur Wenda.

Ia menambahkan, hasil usahanya yang dipamerkan hari ini agar ada penilaian tersendiri. “Ya, inilah saatnya kita harus pamerkan hasil pertama sebelum pemerintah melihat dan menilai.”

Dengan pameran hasil usaha tersebut, pihaknya berharap agar pemerintah daerah dapat mengangkat dan mendorong potensi-potensi petani yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Diakuinya, usaha yang dirintis sejak tahun 2010 itu cukup prospek. “Setiap hari hasil usaha kami biasa jual di Pasar Jibama,” kata Ketias Wenda.

Sekretaris KUT Wania, Yelinus Kogoya menegaskan, selepas pameran ini, usahanya tetap akan dilanjutkan.

Menurut Kogoya, tahun ini mereka akan kembangkan usaha-usahanya lebih baik lagi.

“Satu bagian usaha yang menjadi target utama kami pada tahun ini adalah usaha BBM. Selama ini belum ada tempat jual, biasanya di pinggir jalan saja. Jadi, kami mau dalam ruko,” tutur Kogoya.

Wenda maupun Kogoya berharap, pemerintah daerah melirik KUT Wania agar usahanya berkembang baik. Juga tentunya dengan hasil usahanya dapat menjamin nasib para karyawan.

Editor: Mary

Memacu Pembangunan di tanah Papua

PANIAI, SUARAPAPUA.com --- Pasar Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, yang terletak di Iyaipugi, hingga kini masih terlihat seperti lahan luas setelah dilahap si jago merah beberapa bulan lalu.

 

Akibat belum adanya upaya dari pemerintah daerah untuk membangun kembali pasar yang terbakar itu, mama-mama Paniai memilih sepanjang pinggiran jalan raya sebagai tempat berjualan.

“Mau jualan dimana lagi, pasar sudah terbakar. Ini tempat yang pas untuk kami jualan,” kata Ibu Naomi Mote, kepada suarapapua.com, Senin pagi (18/1/2016).

Menurut Naomi, sejak berjualan di pinggir jalan, dia dan teman-temannya merasa tidak nyaman.

“Selama kami jualan di sini, kami merasa tidak nyaman sekali. Hujan dan panas hari-hari kami terima dengan bersih. Ya itulah resiko, mau buat apa lagi,” ucap ibu enam anak ini.

Sejak pasar terbakar pada 30 September 2015, kata dia, pemerintah daerah masih belum memberi sinyal kapan pasar akan dibangun kembali.

“Pasar itu terbakar empat bulan lalu. Tetapi selama ini pemerintah tidak pernah kasih tau kepada kami kapan pasar itu akan dibangun kembali. Jadi, ya kita tunggu saja,” ucapnya lagi.

Di kesempatan yang sama, mama Paniai lainnya, Ibu Mia Tekege, menyesali sikap pemerintah daerah yang lebih mengurus kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum.

“Bangun kembali pasar itu kan buat kepentingan umum seluruh rakyat Paniai, kenapa pemerintah daerah tidak buat. Makanya jangan urus terus kepentingan pribadi supaya tidak lupa dengan kepentingan umum,” ujarnya dengan nada kesal.

Terpisah, tokoh intelektual asal Paniai, Semuel Yogi, menduga jika pemerintah terus menutup diri dan mata terhadap kondisi mama-mama Paniai, ada upaya terselubung dari pemerintah di lokasi tersebut.

“Stasus kepemilikan lokasi jelas, yang punya adalah pemerintah sendiri. Sekarang susahnya apa dan masalahnya apa kalau begini terus kondisinya, saya duga, jangan-jangan mau dijadikan milik pribadi,” ungkap Sem.

Menurut Sem, segala yang dimiliki oleh pemerintah baik dalam bentuk dan jenis apapun adalah seutuhnya milik rakyat dan selanjutnya harus diperuntukkan demi kebutuhan rakyat.

“Pemerintah ada dari rakyat, oleh dan untuk rakyat pula. Jadi, lokasi pasar itu kalau mau dilihat dari bunyi slogan ini, pemiliknya adalah seluruh rakyat Paniai. Oleh karena itu, tidak boleh pemerintah punya iming-iming tertentu di lokasi itu.”

“Yang ada sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus bangun segera pasar seperti sedia kala. Kasihan mama-mama, hari-hari berjualan beralaskan tanah dan beratap langit,” beber Sem.

Editor: Oktovianus Pogau

5 Wilayah Adat di Papua Akan Dibangun Rumah Sakit Regional

 

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo mengungkapkan, terkait keputusan Pemerintah Pusat untuk membangun rumah sakit regional di 5 wilayah adat di Papua, yaitu Mamta, Anim Ha, Domberai dan Bomberai, Lapago dan Meepago serta Saireri dianggap sangat baik.

 

“Ya benar, rumah sakit itu salah satunya akan dibangun di Kabupaten Jayawiaya untuk wilayah pegunungan. Tetapi rumah sakit Wamena yang sudah ada tidak akan pindah, tetapi akan kita perbaiki untuk peningkatan status,” kata Walilo kepada suarapapua.com di Wamena, Senin (18/1/2016).

Rumah sakit regional yang dimaksud, kata Sekda, akan dibangun di lokasi tersendiri dengan pembiayaan dari provinsi maupun pusat.

Karena itu, kriteria yang harus dipenuhi adalah peningkatan status RSUD Wamena serta melengkapi berkas-berkasnya.

Untuk saat ini, kata Walilo, pihaknya sedang membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, supaya apa-apa yang perlu disiapkan dalam waktu dekat agar segera disiapkan, sehingga pembangunan rumah sakit tersebut bisa dimulai pada tahun 2016 atau 2017 mendatang.

“Lokasinya akan dibangun di Honailama yang luas tanahnya 10 hektar lebih dan untuk sementara kita ada lakukan negosiasi dengan pihak pemilik tanah. Setelah itu pembelian, lalu dilakukan pembangunan,” ucapnya.

Sekda Jayawijaya juga mengatakan, rumah sakit lama sebagai rumah sakit tingkat kabupaten akan tetap ada di lokasi awal dan akan dinaikan status untuk terus melayani, sedangkan rumah sakit yang akan dibangun adalah rumah sakit tingkat regional untuk sejumlah kabupaten di kawasan pegunungan tengah.

Selain itu, Walilo merinci mengenai tahap pembanguan rumah sakit tersebut. Pertama dengan anggaran yang disiapkan akan dilakukan pembayaran kepada pihak hak atas tanah, tahap kedua mulai bangun gedung rumah sakit.

“Karena ini anggaran pusat, jadi untuk kepastian jalan sekaligus atau tidak kami belum bisa pastikan,” ujar Sekda.

Editor: Oktovianus Pogau

Kesehatan Yang Memburuk

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Salah satu keluarga korban jiwa anak di Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Yulius Nerigi mengatakan, kasus kematian anak di Mbua perlu dilihat sebab akibat terjadinya kematian anak.

 

“Kasus Mbua harus ditarik dari variabel sebab akibat. Akibatnya apa, sebabnya apa? Selama ini saya ikuti di media arahnya itu lari tanpa menggali persoalan sesungguhnya di belakang,” tegas Nerigi kepada suarapapua.com di Wamena belum lama ini.

Menurutnya, ini kasus kematian puluhan nyawa manusia yang tidak berdosa, maka kasus ini perlu diseriusi dengan baik.

“Jadi, saya lihat dari sisi HAM karena saya juga pernah kerja di LSM. Kematian anak ini merupakan pelanggaran HAM berat, dan bupati Nduga harus bertanggungjawab. Ini masalah kesehatan, karena kasus ini ada pembiaran dan hak dasar yang tidak diperhatikan,” tutur Nerigi.

Ia juga mempertanyakan, sejauhmana kinerja Dinas Kesehatan Nduga, Dinas Sosial dan DPRD Nduga, sampai kasus ini terlantar. Dimana tugas mereka ini, apakah memang disengaja membiarkan generasi-generasi Papua di Nduga mati begitu saja?.

“Proses pembiaran ini saya mau tanya, dimana dana Otsus yang 15 persen itu? Saya juga melihat Nduga ini tidak dibangun dengan hati. Saya tahu dana-dana itu karena saya pernah di perencanaan program dinas.”

Dengan demikian, ia menyatakan, dana Otsus besar bukan untuk membangun bangunan, tetapi lebih fokus bangun manusianya dulu.

“Tetapi sayangnya, pada jaman Otsus ini orangnya mati banyak di Mbua. Jadi, saya mau bilang sekarang, penemuan penyakit Pertusis dengan komplikasi Pneumonia itu hanyalah pengalihan isu. Alasan bilang tidak pernah lakukan imunisasi itu omong kosong, sebab orang dulu tidak imunisasi tidak apa-apa kok,” ucapnya.

Nerigi menduga ada penyelewengan dana Otsus tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga yang sebesar Rp3 miliar dari Rp15 miliar.

”Ketika saya tanya bupati tolak ke Kepala Dinas Kesehatan, akhirnya saya pertemukan Kepala Dinas Kesehatan dan bendaharanya bertemu Keuangan dan mereka tolak ke bupati. Jadi, saya menilai proses pembiarannya terjadi disitu,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, sekali lagi tegas Yulius Nerigi, Bupati Kabupaten Nduga harus bertanggungjawab atas kasus ini.

“Saya juga heran ketika kasus ini terjadi tidak pernah bupati panggil untuk adakan rapat, termasuk dinas juga. Jadi, jangan-jangan kasus Mbua bisa dijadikan proyek, sebab dana yang dikirim provinsi Rp1 miliar sampai hari ini tidak jelas penggunaannya.”

Sementara itu, Theo Hesegem, Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah menuturkan, dari kasus kematian ini bisa muncul banyak aspek. Terutama dari aspek ketidakadilan pemerintah setempat, ketidakjujuran dan transparansi Pemda ke dinas-dinas, sehingga menjadi masalah besar.

“Saya harap Pemerintah Nduga melihat persoalan ini dengan serius. Jangan main-main, karena dari sisi hukum, keluarga korban punya hak ajukan ke proses hukum untuk pertanggungjawaban dana Otsus bagi kesehatan yang nilainnya sekian itu jika tidak dipergunakan dengan baik,” ujar Hesegem.

Terkait dana Otsus, Pendeta Judas Meage, Ketua Klasis GKI Balim Yalimo menyatakan, bukan karena tidak ada uang lalu tidak melayani, tetapi masyarakat waktu lalu tanpa uang tetap bisa hidup, walaupun di kampung, jadi uang bukan segalanya.

“Yang jadi soal, mahasiswa ketika melakukan investigas di wilayah Mbua dihalang, jadi kita bisa curiga, mereka yang halang-halangi ini mungkin sudah difasilitasi. Pemerintah sendiri tidak bisa buka mulut, laporan resmi hingga hari ini tidak ada. Jadi, jangan ada tekanan, ini korban nyawa manusia. Mari kita kerja lebih ekstra lagi untuk ungkap persoalan yang tersembunyi ini,” ajak Pendeta Meage.

Editor: Oktovianus Pogau

Persipura Jayapura

Rencana Rekrut Pemain, Manajemen Persipura Dinilai Tak Efektif

 

 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Rencana manajemen Persipura Jayapura merekrut beberapa wajah baru untuk mengikuti turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016, dinilai tak efektif karena di Tanah Papua terdapat banyak pemain.