Papua Bukan NKRI, Papua Sudah Merdeka Sejak 1 Desember 1969

Papua adalah  satu, yakni Negara Papua Barat. Papua bukan hal baru yang diutarakan, namun Papua sering ditulis, bahkan disapa adalah “West Papua”. Oleh sebab itu, kami orang dan tanah Papua mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Gusdur atas pemberian nama Papua. Sebelumnya, Papua dikenal dengan sebutan Irian Jaya, yang kemudian diubah menjadi Papua pada awal Januari 2000. Papua bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). West Papua mempunyai lambang dan lagu kebangsaan sendiri. Sebenarnya, ini sudah menunjukkan “Papua sudah merdeka”.

Orang Papua memperingati 1 Desember 1969  sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat. Hari tersebut sebagai dekolonisasi di Papua. Orang dan tanah Papua biasanya mengadakan doa dan aksi secara terbuka, transparan, dan demokrasi itu adil. Jika digelar demikian, itu tidak salah, sebab Papua sudah merdeka. Namun, salahnya NKRI  karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang Papua. Salah satu ilustrasi, orang Papua dibunuh seperti binatang.

Tanah Papua sudah Merdeka, tetapi kenapa pembunuhan oleh Indonesia terus terjadi terhadap orang Papua di mana-mana? Setiap tahun, bulan, minggu, hari, jam,  dan detik, bahkan menit kematian orang Papua meningkatseperti sungai yang tak pernah hentioleh TNI dan Polri. NKRI tidak takutkah kepada orang Papua?Papua merupakan daerah yang sudah Merdeka.  Indonesia terus menjajah, memenjarakan, menganeksasi, mengintimidasi, dan meneror Papua.

Kongres Rakyat Papua (KRP) III di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, pada17-19 Oktober 2011, berakhir tragis. Tiga orang tewas dan belasan luka-luka. Polisi membubarkan paksa karena menilai pertemuan akbar orang Papua itu makar. Saat kongres seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka menghadiri untuk menentukkan nasib sendiri.  Pada saat itu, digelar pemilihan presiden Papua. Presiden Papua yang terpilih adalah Forkorus Yaboisembut sebagai Dewan Adat Papua (DAP) saat itu. Perdana Menteri yang terpilih adalah Edison Waromi dan August Makbrawen Sananay Kraar. Sementara Selpius Bobii sebagai Ketua Panitia Kongres, dan Dominikus Sirabut, aktivis HAM Papua.

Indonesia stop bunuh-bunuh orang Papua. Orang Papua berhak untuk bersuara demi kebenaran banyak orang. Daerah Papua dijadikan pertumpahan darah yang dikategorikan dosa terhadap Tuhan dan pelanggaran UUD milik Indonesia serta HAM. Bnyak tokoh perjuangan yang dibunuh secara tidak manusiawi, seperti Mako Tabuni yang ditembak mati tanpa alasan jelas dan akurat di Perumas III Waena, Jayapura.

Dewan Adat Papua (DAP), Theys Hiyo Eluay sebagai Pahlawan Papua juga dibunuh tragis. Nyawanya menyelapkan pada tanggal 10 November 2001. Tindakan kekerasan ini dibunuh pada tempat yang tidak jelas. Ini  perbuatan yang dilakukan oleh TNI Polri. Theys dimakamkan di Sentani, Jayapura. 

Abe Berdarah tanggal 16 Maret 2006 yang terjadi kira-kira pukul 12.25 WIT. Saat itu, himbauan tidak diindahkan ratusan mahasiswa. Mereka tetap memilih duduk bertahan di jalan raya, tepat depan Gapura Kampus Universitas Cenderawasih, Jayapura. Aparat Militer telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap mahasiswa dalam peristiwa “Uncen Berdarah”. Ini tentu menimbulkan sikap ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Negara Indonesia.

Baru-baru saja terjadi penembakan Timika, Papua. Suku Kamoro menjadi korban tanpa alasan yang jelas dari oknum TNI yang menewaskan dua warga atas nama Imanuel Mairimau (23) dan Yulianus Okoare (23) di Koperaok, tepatnya sekitar 50 meter dari Pos Gorong-Gorong, Timika.

NKRI tidak malu dalam tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat yang sedang, sudah, dan terus mereka lakukan kepada orang Papua. Nama NKRI terkenal di luar negeri karena Papua atas segala penghasilan sumber alam yang diambil, baik laut dan darat yang ada di Papua, serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang NKRI lakukan.

Bukan NKRI saja, tapi seluruh dunia bisa dijamin oleh Negara Papua, salah satunya dari penghasilan yang dikelola PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika. Ini yang biasa dikelan dengan dapur dunia. Pemerintah Provinsi Papua harus ditutup PT Freeport Papua itu, karena hasilnya orang lain yang menikmati, sedangkan orang asli Papua (OAP) selalu menderita dan menjadi penonton setia di atas kekayaan sendiri.

Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk menduduki jabatan tertentu di  Jakarta. Selain itu, orang Papua tidak bisa caleg Presiden dan Wakil Presiden dalam NKRI.

Hal tersebut menandakan bahwa Papua adalah Negara West Papua yang sudah merdeka pada 1 Desember 1969. NKRI tidak malukah tinggal di orang punya daerah dan bunuh-bunuh orang Papua? Itupun numpang saja, NKRI tetap akan pulang ke daerahmu.

Negara Indonesia harus adakan dialog Jakarta-Papua sebagai solusi atau satu strategis demi penyelesaian masalah-masalah Papua yang sedang terjadi di Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah menerbitkan buku sebagai panduan dan bukti untuk siap dilaksanakan dialog. (***)